11 PNS Terjaring Razia Penertiban

Image
SLAWI – Sebanyak 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari beberapa instansi, terjaring razia penertiban yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Tegal bersama istansi terkait seperti BKD, Kantor Kesbangpolinmas dan bagian Kemasyarakatan Setda Pemkab Tegal. Razia ini dilakukan di sejumlah tempat keramaian dan pusat perbelanjaan di Kota Slawi dan Adiwerna, Rabu (18/4).

Razia yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut, diawali dengan menyisir Komplek Pertokoan Ruko Slawi, Swalayan Mutiara Cahaya (MC) dan sekitarnya, Petugas Satpol PP tidak mendapati PNS yang keluyuran pada jam dinas .

Razia kemudian dilanjutkan ke Pasar Trayeman, di Pasar Trayeman Petugas Satpol PP menjumpai 1 orang PNS berpakaian dinas sedang menunggu pesanan makanan. Saat hendak dimintai keterangan, PNS tersebut sempat menolak dan diketahui berasal dari Dinas Tanbunhut.

Dari pasar Trayeman, razia dilanjutkan di pusat perbelajaan Banjaran Permai (BP) Adiwerna, sejumlah PNS yang tengah asyik berbelanja ataupun hanya berjalan-jalan saja berhasil diamankan petugas yaitu sebanyak 9 orang terdiri dari 7 guru dan 2 dari PNS Kesehatan.

Kepala Satpol PP Pemkab Tegal, Zaenal Arifin, SH MM melalui Kepala Seksi Operasi dan Penindakan (Opsdak), Pekik Yulianto, S.IP menuturkan operasi penertiban PNS pada jam dinas dilakukan mendasari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (tibum) yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2012.

“Razia ini mendasari Perda nomor 7 tahun 2011 tentang tibum yang sudah berlaku,” katanya.

Dalam perda Nomor 7 / 2011 tersebut, jelas Pekik, ada 12 tertib yang diatur didalamnya salah satunya yaitu tertib aparatur daerah, seperti pamong desa dan PNS.

“Tertib aparatur yang diatur dalam Perda nomor 7 tahun 2011 antara lain PNS dilarang kluyuran ditempat keramaian pada jam dinas,” paparnya.

Razia diakhiri di Mall Dedy Jaya Slawi. Disini petugas berhasil mendapati 1 orang PNS dari Kesehatan. Dalam razia tersebut, PNS yang terjaring diberikan teguran, dan didata serta diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yaitu keluar saat jam dinas tanpa surat tugas dari pimpinannya.

“Hasil operasi akan kami sampaikan ke BKD, untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari pembinaan disiplin PNS sesuai dengan PP 53 tahun 2010,” pungkasnya. (Hasan).

sumber : http://tegalkab.go.id/news.php?id=491

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s